HARI TERAKHIR URUS NUPTK PPG, RATUSAN GURU PADATI DINAS PENDIDIKAN JATENG

Semarang - Ratusan guru memadati Gedung D Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk mengurus NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan) guna kebutuhan pemberkasan PPG (Pendidikan Profesi Guru). Menurut nota dinas yang dikeluarkan Dinas Pendididikan kepada BP2MK di wilayah Jawa Tengah terkait dengan pemberkasan PPG 2019, tanggal 12 Oktober 2018 adalah hari terakhir pengurusan NUPTK bagi calon peserta yang lolos Pretest PPG Tahun 2018 untuk mengikuti PPG 2019.

NUPTK adalah NUPTK adalah singkatan dari Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang merupakan Nomor Induk bagi seorang Pendidik atau Tenaga Kependidikan. NUPTK diberikan kepada seluruh PTK baik PNS maupun Non-PNS sebagai Nomor Identitas yang resmi untuk keperluan identifikasi dalam berbagai pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. NUPTK terdiri dari 16 angka yang bersifat tetap karena NUPTK yang dimiliki seorang PTK tidak akan berubah meskipun yang bersangkutan telah berpindah tempat mengajar , perubahan riwayat status kepegawaian dan atau terjadi perubahan data lainnya. NUPTK digunakan untuk mengikuti program-program dari pemerintah, salah satunya PPG.

PPG yang dimaksud adalah Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan (PPGJ). PPGJ adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik (Permendiknas Nomor 9 Tahun 2009 tentang PPG Dalam Jabatan). Pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan nonformal, atau pendidikan informal ke dalam sektor pendidikan formal dilakukan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau (RPL) – Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Sertifikasi guru melalui PPGJ sebagai salah satu upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal secara berkelanjutan.

Menurut Yuli, seorang guru Rekayasa Perangkat Lunak dari sebuah SMK di Wonogiri, dirinya harus berkendara selama 6 jam di hari sebelumnya untuk sampai ke Semarang. Itu ia lakukan karena hendak mengurus approve dokumen NUPTK oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Meskipun ia sampai jam 7 pagi, ia mendapat nomor antrean 3. Bahkan pemohon hari sebelumnya banyak yang belum diproses. Jam 9 pagi sudah mencapai antrean 150-an. Namun pelayanan baru dilakukan menunggu server pusat yang baru bisa diakses setelah jam 12 siang. Memang untuk pengurusan NUPTK jenjang pendidikan menengah dan khusus (SMA, SMA, SLB) harus melalui dinas provinsi. Sehingga mereka harus ke Semarang hari itu juga.

Sebenarnya proses approve dari Dindikbud Provinsi itu mudah, yang diperlukan adalah kita membawa dokumen yang benar, mengunggah persyaratan yang benar dan dapat menunjukkan aslinya. Tidak sampai 10 menit pelayanan approve bisa dilakukan. Yang terjadi adalah banyaknya kesalahan upload dokumen NUPTK karena memang sistem webnya berubah. Hal ini cukup dikeluhkan oleh pemohon, pasalnya ada satu persyaratan yaitu SK pengangkatan dan SK penugasan harus digabung menjadi satu berkas PDF dan harus di bawah 2MB, padahal jumlah halaman banyak. Akhirnya berbagai upaya dilakukan, termasuk memperkecil PDF secara online maupun menurunkan kualitas gambar scan agar dapat mencapai ukuran yang diinginkan. Akibatnya banyak yang meminta penolakan (reject) dokumen NUPTK agar bisa diupload ulang sesuai dengan ketentuan.

Bagian ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bergerak dengan sigap, mereka menerjunkan 13 operator untuk menangani ratusan pemohon. Hal ini cukup efektif untuk melayani approve (penyetujuan dokumen) maupun reject (permintaan tolak dokumen karena kesalahan upload). Layanan baru dimulai jam 12.30 WIB tepat setelah sholat jumat dan jam 14.30 sudah mencapai antrean 40. Dipastikan hari itu semua pemohon terlayani dengan kesigapan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Harapannya bahwa semua guru di Indonesia akan dapat memiliki sertifikat pendidik sebagai garansi peningkatan kualitas pendidikan nasional.